Perang Aceh

• Pada awal abad XIX hagemoni kerajaan Aceh di Sumatera bagian utara sudah menurun, tetapi Traktrat London (1824) menjamin kemerdekaan, integrasinya serta kedaulatannya. Terjadi pembajakan terhadap kapal – kapal Eropa menjadi alasan bagi pemerintah kolonial untuk melancarkan agresi ke Aceh. Satu demi satu wilayah kekuasaan Aceh di Sumatera Utara jatuh ke tangan Belanda.
• Pada tanggal 30 Maret 1857, terjadi kontrak antara Aceh dan pemerintahan Hindia- Belanda. Kontrak tersebut berisi tentang kebebasan perdagangan dan larangan perdagangan budak serta perampokan.
• Dibukanya Terusan Suez menjadikan Aceh semakin strategis dalam perdagangan internasional, namun pada masa – masa seperti itu Belanda sangat khawatir, karena memasuki periode imperialisme dan kapitalisme yang tinggi, sehingga negara – negara besar Barat berlomba – lomba mencari daerah jajahan baru. Belanda semakin khawatir ketika Aceh mengadakan hubungan dengan Inggris, Turki dan Amerika.
• Berdasarkan traktrat Sumatera pada 2 November 1871, pihak belanda diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh dan Inggris mendapatkan kebebasan berdagang di daerah Siak.
• Setelah ultimatum tidak ditanggapi, permakluman perang terhadap Aceh dinyatakan pada tanggal 26 Maret 1873, dimulai dari dari perebutan hagemoni dilautan dan pertentangan diplomasi perang berlangsung setengah abad lebih wilayahnya mencakup Aceh termasuk Tanah Gayo dan Alas, perang tersebut juga dimaksud dengan Perang Rakyat karena melibatkan seluruh rakyat Aceh yang secara aktif membantu operasi perang.
• Terjadinya perbedaan subkutur antara ulebalang dan ulama, kepemimpinan dari ulebalang dan ulama merupakan faktor memudahkan mobilisasi dan memperkuat strategi serta loyalitas.
• Pada November 1873, dikirim ekspedisi kedua dibawah van sweieten , namun usaha pendekatan untuk mengadakan perundingan tidak ditanggapi oeh pihak Aceh, Belanda memakai strategi menunggu dan menjalankan sistem pasifikasi.

Tokoh Perlawanan

• Panglima Polim
• Teuku Citro Ditro
• Cut Nyadien
• Teuku Ibrahim
• Teuku Umar
• Teuku Imam Leungbata

Proses Perlawanan

• Perang Aceh memakan waktu 31 tahun karena didukung secara fanatik oleh seluruh rakyat Aceh. Perang bukan hanya dihayati sebagai membela kerajaan, tetapi juga membela agama.
• Faktor pemersatu yang memegang kunci serta berfungsi sebagai symbol perjuangan Sultan Aceh, namun Sultan Aceh meninggal karena menderita penyakit kolera, tetapi para pengikutnya mengungsi ke pedalaman jauh dari pangkalan Belanda. Gerakan perlawanan tetap berpusat pada keluarga sultan. Meskipun sejak meninggalnya sultan Aceh pada tahun 1874, belum diangkat penggantinya dan keraton telah diudui belanda , putra mahkota Muhamad Daud tetap berperan sebagai pusat dan pimpinan perang perlawanan dan pada awal tahun 1884 dinobatkan sebagai sultan Aceh.
• Pada tanggal 14 April 1873, pusat pertahanan Aceh di Masjid Raya Baiturahman dapat direbut oleh Belanda. Pasukan Aceh mundur dan memindahkan pusat kekuasaan ke istana sultan Aceh di Kutaraja. Lima hari kemudian, pasukan Aceh menahan serangan pasukan Belanda ke Kutaraja, bahkan belanda dapat dipukul mundur sehingga Masjid Baiturahman dapat dikuasai kembali.
• Pada tahun 1877, strategi Benteng - stelsel tidak berhasil memukul Aceh. Kemudian, Belanda beralih pada strategi Concentratie-stelsel. Namun strategi ini juga gagal.
• Terjadi ekspedisi besar di Aceh dipimpin oleh van der Heyden dibantu oleh van Heutz, ofensif yang dilakukannya memaksa para pemimpin Aceh menyelamatkan diri ke pidie antara lain : Sultan panglima polim, Teuku umar dan lainnya. Strategi ofensif itu diteruskan waktu van Heuzt diangkat sebagai gubernur Aceh.
• Atas anjuran seorang pakar agama Islam dan masyarakat Aceh, Dr. Snouck Hugronje , Belanda berupaya memecah belah kalangan ulama dan uleebang ( bangsawan ). Caranya, pemeritahan colonial menjanjikan jabatan pamong praja kepada keluarga uleebang. Atas sarannya juga, gubernur militer Aceh, Jendral Van Heuzt membentuk korps Marechausse yakni pasukan beranggota prajurit Indonesia dan perwira Belanda yang mahir berbahasa Aceh.
• Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Berturrut – turut Teuku umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh, sultan Aceh dapat ditawan, panglima polim menyerah dan Cut Nyak Dien tertangkap. Penangkapan wanita itu menandai berakhirnya Perang Aceh.

Referensi:

Kartodirdjo,sartono.1988. “Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900”. Jakarta : Gramedia

Matroji.2006.”SEJARAH”,Jakarta : Erlangga

Read More

Perang di Maluku

Sebagai daerah yang strategis menjadi pangkal rute perdagangan rempah-rempah, dan memiliki monopoli alamiah penghasil rempah-rempah, maka seperti pada bangsa Portugis, VOC segera beerusaha meletakan basisnya di wilayah itu dengan mengadakan kontrak dengan penguasa setempat, mendirikan factory dan loji atau benteng. Dalam kontrak tersebut VOC berhasil memperoleh monopoli dalam perdagangan cengkeh.

1. Masa Perpindahan Kekuasaan Dari Inggris ke Belanda

Perpindahan kekuasaan akan kekuasaan Maluku oleh Inggris dan Belanda terjadi berulang ulang. Pada 21 juni 1801, Gubernur Cransen menyerahkan Maluku kepada Inggris. Penyerahan ini dilakukan di Ternate. Selanjutnya Inggris menempatkan residen pertamanya, H. Webber,di Ternate. Tetapi Inggris tidak lama bercokol di Ternate. Pada 1803, Inggris menyerahkan kembali Ternate kepada Belanda.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 1810, Belanda kembali kembali menyerahkan Maluku kepada Inggris di bawah Kapten Tucker. Antara 1813-1816, Inggris menempatkan beberapa residen di Ternate, yaitu W.G. McKenzie, W.B. Martin, R, Stuart, dan setelah itu mengangkat W.G. McKenzie untuk jabatan yang sama. Kembalinya McKenzie untuk menjabat Residen Maluku di Ternate menandai berakhirnya masa pemerintahan Inggris yang relatif singkat di Maluku dan pengambilalihan lagi ke Belanda. ( M. Adnan Amal, 2010: 154-155 ).

2. Masa Pergolakan dan Perlawanan Terhadap Kolonial

1. Perang Nuku ( 1780-1805 )

Asal mula pergolakan yang meliputi seluruh daerah Maluku dan melibatkan sebagian dari Irian berkisar sekitar pergantian di kerajaan Tidore. Skala konflik bersenjata sedemikian besarnya dan berlangsung kurang lebih seperempat abad membenarkan penyebutan pergolakan itu sebagai perang. Tokoh yang memegang peranan utama ialah Nuku yang bersama saudaranya, Kamaludin, dikemudiankan daripada Pata Alam. Sepeninggal Sultan Gaizira pada bulan April 1780 tibul gagasan pada Kumpeni untuk memasukan Tidore kedalam wilayahnya yang diperintah secara langsung akan tetapi akhirnya diangkatnya Pata Alam sebagai sultan. Sesungguhnya diantara para calon, Nuku dan Kamaludin adalah yang paling terkemuka. Dalam bylan Juli 1780 timbulah pergolakan sebagai protes yang mereka lancarkan, dimana-mana terjadi perampasan dan pembakaran. Pangeran Kamaludin ditangkap, tetapi P. Nuku melarikan diri.

Kedudukan Nuku dengan pengangkatannya oleh bangsa Papua sebagai Sultan Muhammad Safiuddin Syah. Dari basis yang kuat itu Nuku melakukan serangan terhadap Seram yang hendak direbutnya dari kekuasaan Sultan Ternate. Perjuangan Nuku mengalami pasang surut, dia terpaksa berpindah-pindah kedudukan, suatu strategi gerilya yang cukup menyulitkan lawannya. Kekuasaan di berbagai pulau silih-berganti. Yang jelas ialah bahwa ekspedisi VOC bersama dengan Ternate dan Tidore tidak menundukan Nuku. Perang Nuku sebagai gerakan yang berskala besar serta berlingkupluas dapat dipandang sebagai gerakan melawan penjajahan pada umumnya, dan kolonialisme Belanda pada khususnya. Meskipun dalam gerakannya melawan VOC Nuku mendapat bantuan Inggris, ternyata hal ini merupakan strategi saja dan bukan maksudnya menerima suzereinitasnya yang menjadi tujuan sebenarnya ialah hendak menghidupkan kembali emapat kerajaan Maluku kuno yanmg merdeka. ( Sartono Kartodirdjo, 1988: 267-271 ).

2. Pemberontakan Saparua

Pergolakan di Saparua selama bagian kedua tahun 1817 ( Juli -Desember ) dibangkitkan oleh restorasi pemerintahan kolonial Belanda dengan penyerahan kembali daerah Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya membawa perubahan kebijaksanaan dan peraturan. Apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian atau penghargan yang kurang, sudah barang tentu akan menimbulkam rasa tak puas dan kegelisahan.

Proses rakyat di bawah pimpinan Thomas Matulesia (Pattimura) diawali dengan penyerahan daftar penyerahan keluhan-keluhan kepada Belanda. Daftar itu ditandatangani oleh 21 penguasa orang kaya, patih, raja dari Saparua dan Nusa laut. Beberapa pemimpin lain dalam pembrontakan ialah Anthony Rhebok, Philip Latumahina, dan raja dari Siri Sori Sayat. Pada tanggal 3 Mei 1817 kira-kira seratus orang, di antara Thomas Matulesia berkumpul di hutan Warlutun dan memutuskan untuk menghancurkan benteng di Saparua dan membunuh semua penghuninya. Pada tanggal 9 Mei berkerumunanlah lagi sejumlah orang yang sama di tempat tersebut. Dipilihnya Thomas Matulesia sebagai kapten serta dibulatkan tekad untuk menyerang benteng dan membunuh Fetor (residen) raja dari Siri Sori dan patih dari Haria. Kemudian bubarlah mereka, dan menyebarlah rencana itu keseluruh Haria desa-desa di Saparua. Lima hari kemudian (tanggal 14 Mei 1817 ) seluruh penduduk mengucapakan sumpah mereka dan berkobarlah pembrontkan. Rakyat menyerbu Porto dan menyerang Orembaai yang akan dibawa ke Ambon.

Ada pula sebab lain yang diduga menjadi factor pencetus pergolakan tersebut di atas. Peristiwa yang menyangkut Anthony Rhebok, Philip Latumahina, Daniel Sorbach, yaitu percekcokan yang terjadi setelah mereka minum-minum sehingga kedua orang tersebut terdahulu, dekenakan hukumun pukulan rotan, membangkitkan rasa dendam terhadap residen. Mereka bertekad melawan Residen Van Den Berg.

Pada tagal 15 Mei 1817 malam, benteng dikepung oleh massa yang sudah siap melakukan penyerbuan. Di benteng sendiri hanya ada belasan orang tentara Kumpeni, sebagian besar serdadu Jawa. Pada tanggal 16 Mei pagi-pagi residen telah memerintahkan untuk mengerek bendera putih. Dalam penyerbuan, residen serta keluarganya mati terbunuh, kecuali seorang anak laki-laki yang akhirnya mendapat perlindungan Patiwael. Hanya beberapa orang tentara dapat meloloskan diri.

Meskipun benteng dapat direbut kembali pada tanggal 3 Agustus 1817, pergolakan bekobar terus dan para pemimpin bersembunyi di hutan-hutan. Rakyat Nusa Laut meletakan senjata pada tanggal 10 November, dua hari kemudian ( 12 November ) Matulesia tertangkap oleh Liman Pietersen. Sebagai akhir masa pemberontakan pada tanggal 16 November 1817, diadakan upacara agama. Dua hari kemudian para pemimpin pemberontakan diberangkatkan ke Ambon untuk diadili. Matulesia dan tokoh-tokoh terkemuka dijatuhi hukuman mati sedang lainnya dibuang antara lain ke Jawa. ( Sartono Kartodirdjo, 1988: 375-377 ).

Referensi:

Amal, M. Adhan. 2010. Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara. Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jakarta: Gramedia.

Read More

Tidore

1. Sejarah dan Awal Perkembangan Tidore,

Tidore merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di gugusan kepulauan Maluku Utara, tepatnya di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Sebelum Islam datang ke bumi Nusantara, pulau Tidore dikenal dengan nama; “Limau Duko” atau “Kie Duko”, yang berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung api bahkan tertinggi di gugusan kepulauan Maluku yang mereka namakan gunung “Kie Marijang”. Saat ini, gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Nama Tidore berasal dari gabungan tiga rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu : To ado re, artinya, ‘aku telah sampai’. Kesultanan Tidore adalah persaudaraan dengan kesultanan Ternate. Berdasarkan silsilah Kerajaan Maluku Utara, raja Tidore yang pertama, Sahajati adalah saudara Masyhur Malamo raja Ternate yang pertama. Mereka adalah putra Ja’far Shadiq.

2. Kesultanan di Tidore

Pada tahun 1495-1512 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar Sultan. Raja Ciriliyati adalah raja Tidore yang pertama masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari seorang mubaligh Arab yang bernama Syaikh Mansur. Setalah masuk Islam, Raja Ciriliyati diberi gelar Sultan Jamaluddin. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Mansyur. Ketika Sultan Mansyur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibukota baru ini berdekatan dengan Ternate, dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibukota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.

Pada tahun 1526, Sultan Mansur wafat, tetapi hingga awal tahun 1529 belum ditetapkan penggantinya. Dan pada tahun 1529, putra bungsu Sultan Mansur, Amiruddin Iskandar Zulkarnain dilantik menjadi Sultan Tidore. Pada waktu itu, Amiruddin masih kecil maka Dewan Kesultanan Tidore menunjuk Kaicil Rade sebagai Mangkubumi. Kaicil Rade adalah seorang bangsawan yang amat terpelajar, seorang negosiator ulung yang fasih bahasa Spanyol dan Portugis, dan seorang prajurit yang handal dan pemberani. Pada tahun 1547, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain tutup usia, sejak wafatnya Amiruddin hingga berkuasanya Sultan Saifuddin, di Tidore telah berkuasa tiga orang sultan, yaitu Kie Mansur, Iskandar Sani, dan Gapi Baguna. Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 M, ibukota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo (Ala ud-din Syah) ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Sai uddin (Jou Kota). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soa-Sio hingga saat ini.

Pada tahun 1657, Saifuddin dilantik menjadi Sultan Tidore. Sultan ini berkuasa hingga tahun 1689, ketokohan Sultan Saifuddin hampir sama dengan Sultan Khairun di Ternate. Sultan Saifuddin adalah orang yang tenang dalam berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Selama 32 tahun memerintah, tidak terbetik berita bahwa Sultan Saifddin pernah menghunus pedang untuk menyelsaikan masalah. Sultan Saifuddin berhasil membawa Tidore menjadi sebuah kesultanan yang penting, dengan daerah seberang laut yang utuh dan mendapatkan pengakuan dari kompeni Belanda, bahkan Sultan Saifuddin tidak pernah meminta bantuan asing, bahkan selalu menjaga jarak dengan kekuasaan kolonial Belanda.

3. Aspek Kehidupan Politik di Tidore

Salah satu ide yang kuat dan tetap di perjuangkan secara konsisiten pada masa Sultan Saifuddin adalah membangun kembali Maluku berdasarkan pada empat pilar kekuasaan, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Sultan Saifuddin selalu mengemukaan kepada gubernur Belanda di Maluku bahwa di masa lalu ada empat kekuasaan politik yang eksis di wilayah Maluku. Dengan berdiri tegak di atas empat pilar itu, wilayah Maluku selalu bersatu, aman, dan makmur. Sultan Saifuddin juga selalu mengingatkan kepada semua sultan Maluku untuk mengenang kembali masa lalu dan kejayaan wilayah Maluku. Mungkin yang dimaksud oleh Sultan Saifuddin adalah masa aman dan tentram yang berhasil diwujudkan oleh Sida Arif Malamo melalui Pertemuan Moti pada tahun 1322, karena diluar masa itu, konflik antar kesultanan di Maluku sering terjadi, terutama antara Ternate dan Tidore.

Dengan ide tersebut, Sultan Saifuddin meminta kepada Gubernur Belanda di Maluku untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo, karena Jailolo merupakan salah satu pilar bagi berdirinya ” Moloku Kie Raha” yang aman, damai, dan sejahtera. Sultan Saifuddin juga berhasil melakukan perundingan dengan Laksamana Speelman, seorang petinggi kompeni Belanda.

4. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial

Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah dibawah kitab suci Al-Qur’an.

Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, kerajaan Tidore banyak didatangi oleh Bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku, antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda.

5. Masa Puncak Kejayaan Kesultanan Tidore

Pada masa pemerintahan Sultan Nuku sejak tahun 1797 hingga ia wafat pada tahun 1805, Tidore mencapai masa kejayaannya, yang mana wilayah kekuasaannya sampai di Papua bagian Barat, Kepulauan Raja Ampat, Seram bagian Timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai di Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, bahkan Sultan Nuku sendiri yang dating dan member nama pulau-pulau yang dikuasai, mulai dari Mikronesia hingga Melanisia dan Kepulauan Solomon. Hingga saat ini masih didapati pulau-pulau yang namanya memakai Sultan Nuku, di antaranya adalah Nuku Hifa, Nuku Oro, Nuku Mabora, Nuku Nau, Nuku Lae-lae, Nuku Feteu, dan Nuku Nono.

Sultan Nuku juga berhasil menghidupkan kembali Kesultanan Tidore dengan kembali menguasai seluruh wilayah Tidore seutuhnya dan juga berhasil mnghidupkan kembali Kesultanan Jailolo yang telah mati dalam waktu cukup lama. Dengan dihidupkan kembali Kesultanan Jailolo, berarti Maluku kembali berdiri di atas empat pilar kekuasaan yang bersaudara seperti pada awalnya, yaitu sama-sama berasal dari keluarga Ja’far Shadiq dan Nur Sifa. Selanjutnya, Sultan Nuku juga berhasil menciptakan persekutuan tiga dari empat Kesultanan Maluku, yaitu Tidore, Bacan, dan Jailolo, kecuali Ternate. Kesusksesan Sultan Nuku yang lainnya adalah berhasil membebaskan Kesultanan Tidore dari pengaruh Kolonial Belanda. Selama Sultan Nuku berkuasa, Kesultanan Tidore adalah Kesultanan yang merdeka dan berdaulat, serta terbebas dari campur tangan penjajah Belanda.perang yang digelorakan Sultan Nuku adalah perng terakhir di kawasa Maluku dalam menentang hegemoni kolonial Belanda.

6. Kemunduran dan Keruntuhan Kesultanan Tidore

Kemunduran Kesultanan Tidore diawali pada masa pemerintahan Sultan Kamaluddin, yang menggantikan Sultan Patra Alam yang terpaksa dicopot oleh Belanda dari tahta Kesultanan karena adanya penyerbuan dari rakyat Tidore ke istana. Pada masa itu campur tangan penjajah Belanda terlalu jauh dalam urusan internal Kesultanan. Sultan Kamaluddin memerintah pada tahun 1784-1797. Masa pemerintahan Sultan Kamaluddin dianggap sebagai masa pemerintahan yang paling buruk. Sultan Kamaluddin dikenal sebagai seorang sultan yang suka berjudi. Bahkan ketika melarikan diri ke Ternate karena menghindari serangan Kaicil Nuku, Sultan Kamaluddin tidak lupa kartu ceki (judi), selain mahkota kesultanannya.

Dan keruntuhan kesultanan Tidore jelas mulai terlihat ketika Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, dengan wafatnya Sultan Nuku, Maluku kehilangan seorang sultan yang semasa hidupnya dikenal sebagai Jou Barakati, di kalangan orang Inggris disapa dengan Lord of Fortune atau Sultan Keberuntungan. Nuku adalah salah seorang sultan yang sukar dicarikan padanannya di Asia Tenggara. Selain memiliki kecerdasan dan charisma yang kuat, Sultan Nuku terkenal akan keberanian dan kekuatan batinnya. Sultan Nuku berhasil mengubah Maluku yang kelam menuju Maluku yang baru, yaitu Maluku terbebas dari segala keterikatan, ketidakbebasan, dan penindasan dari bangsa asing. Sepeninggal Sultan Nuku, sejarah berulang kembali. Sultan-sultan setelah Nuku sering terlibat konflik dalam merebutkan jabatan sebagai Sultan Tidore. Keadaan bertambah parah dengan adanya campur tangan Belanda dalam setiap alih kepemimpinan di Kesultanan Tidore. Hal ini menyebabkan Tidore terpuruk menjadi kesultanan yang lemah dan kembalinya hagemoni Belanda di Kawasan Maluku.

Referensi:

Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Read More

Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut :

• Irigasi
  Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

• Edukasi
  Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

• Migrasi
  Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.

Kebijakan Politik Etis Hindia Belanda (Edukasi, Irigasi, Emigrasi) yang digulirkan pada penghujung abad XIX, berefek dahsyat terhadap pergerakan di Nusantara. Sekian organisasi bermunculan. Mulai organisasi ronda, keagamaan, dagang, pendidikan, hingga organisasi politik. Pendeknya, rakyat sedang demam organisasi. Rakyat mulai bergerak dengan cara baru, meninggalkan cara lama (perang kolosal) yang hampir selalu gagal. Inilah yang disebut Takashi Siraishi sebagai Zaman Bergerak!

Lalu, ada apa dibalik Politik Etis? Untuk apa digulirkan? Pihak mana yang mengusulkannya? Dalam konteks apa ia lahir?

Revolusi Industri di Inggris (tahun?) adalah tonggak kelahiran kapitalisme, dan kematian merchantilisme Eropa. Ia adalah fase baru dalam sejarah dimana kekuasaan raja mulai dipereteli oleh kaum pemilik modal. Memang, tiap modal membawa daya kuasa; daya kuasa mencipta kekuasaan; dan kekuasaan menentukan hukumnya sendiri. Kaum pemodal rame-rame masuk di pusat kekuasaan dan menentukan kebijakan yang—tentunya—menguntungkan dirinya. Dan di parlemen Belanda, kaum pemodal-swasta (dalam partai liberal) berhasil mendominasi mengalahkan golongan konservatif dan sosialis. Kebijakan mereka juga diturunkan di Hindia Belanda pada 1870 tentang Undang-Undang Agraria (UUA) dan disusul Politiki Etis pada 1899.

UUA, menandai era Hindia Belanda dimana kalangan swasta rame-rame turut merasakan nikmatnya penjajahan. Tanah Hindia-Belanda mulai dibolehkan (baca: dipaksa) untuk disewa pihak swasta. Perusahaan-perusahaan (yang memanfaatkan tanah sewa) mulai dibangun. Perkebunan-perkebunan swasta mulai marak—ini menandai akhirnya sistem kerja paksa. Pekerja-pekerja terampil dibutuhkan. Sementara rakyat masih papa dan bodoh. Dan orang bodoh kurang potensial untuk dijadikan tenaga kerja. Sementara pemodal menginginkan laba sebesar-besarnya. Maka, menyekolahkan pribumi adalah keharusan!

Memang, UUA, selain anugerah, juga kutukan. Lewat UUA kerja paksa dihapus. Lewat ia pula rakyat diploretariasi. Tanah-tanah mereka yang bisa ditanami untuk kebutuhan pangan (semisal padi), kini sebagian besar disewa-paksa dengan harga rendah, dan dijadikan lahan perkebunan komoditas ekspor, semisal tebu. Maka, mereka terpaksa menjadi buruh dengan gaji murah, sementara di beberapa tempat, bahan pangan mulai langka seiring menyempitnya persawahan. Kelaparan pun merebak!

Politik Etis, yang diandaikan sebagai Balas Budi, paling tidak ada dua faktor yang mempengaruhinya. Kalangan Etis (Humanis), semisal Edward Douwes Dekker, melihat penderitaan pribumi, mengkritik pedas pemerintah kolonial. Dan mengusulkan agar pemerintah lebih manusiawi dalam kebijakan-kebijakannya. Sementara kaum pemodal swasta dalam pemerintahan, menginginkan stabilitas dan kelancaran untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Dan ini mengharuskan regulasi baru: Politik Etis. Edukasi untuk tenaga kerja murah, terampil, dan bisa baca-tulis-hitung. Irigasi untuk pengairan perkebunan swasta kaum pemodal. Emigrasi juga untuk tenaga kerja perusahaan-perkebunan di daerah berpenduduk jarang. Lengkap sudah.

Pendidikan ternyata menimbulkan kesadaran baru bagi pribumi atas derita penjajahan yang dialami. Gagasan-gagasan Eropa tentang revolusi, demokrasi, dll., mulai merasuki fikiran para pelajar, sementara mereka melihat penindasan-penjajahan dalam realita kehidupan sehari-hari—sangat kontras. Maka, dalam hati beberapa pelajar, ini tak bisa dibiarkan. Pribumi harus sejahtera. Dan untuk itu, pertama-tama mereka harus sadar bahwa mereka terjajah. Harus sadar bahwa untuk melawan penjajahan tak bisa lagi dengan perang kolosal yang sangat primordial—selain kemungkinannya sangat kecil. Perjuangan itu harus dilakukan dengan cara baru. Organisasi modern dibutuhkan.

Adalah Sjarikat Prijaji (1906), organisasi pribumi yang pertama kali dirintis Raden Mas Tirto Adhi Soerjo (RM TAS, Tirto). Tujuannya mempersatukan para priyayi.Sebab, kaum priyayi lah yang mula-mula menikmati pendidikan. Meskipun elitis dan akhirnya ambruk sebab pertentangan internal, organisasi ini berhasil membawa sepercik penyadaran pada kaum pribumi lewat media massa yang dikelolanya: Medan Prijaji.

Berlanjut Boedi Oetomo (BO), oleh dr. Soetomo, dr. Wahidin Soediro Hoesodo, dkk., pada 1908. BO mencoba mewujudkan Hindia Mulia. Ia bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan, sebab dua hal itulah yang sangat dibutuhkan. Tapi, dalam perjalanannya, selain Javasentris, elitis, juga sangat koordinatif terhadap kolonial. Sehingga, selain mudah disetir oleh kolonial, juga agenda-agendanya kurang begitu dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah.

Pada penghujung 1911, di Solo, dibentuk Sjarikat (Dagang) Islam disingkat SDI/SI. Awalnya, SI di Solo adalah organisasi ronda yang bernama Rekso Roemekso (RR) binaan H. Samanhoedi dengan tujuan mengamankan (pedagang) batik pribumi. Suatu hari, RR cekcok dengan organisasi ronda milik Tionghoa. Polisi Hindia Belanda menginvestigasi keduanya. Tapi, Belanda memang mengakui organisasi yang legal. Maka, Samanhoedi mengelak buat sementara dan konsultasi dengan Tirto yang saat itu tinggal di Bogor sebagai pembina Medan Prijaji. Tirto mengusulkan agar RR diubah namanya jadi Sjarikat Dagang Islam yang merupakan cabang dari Sjarikat Dagang Islamijah (SDI) binaan Tirto di Bogor yang sudah legal dan punya AD/ART. Lalu, pada 1912 Sjarikat Islam (SI) resmi berdiri di Solo.

SI adalah organisasi pribumi yang sangat fenomenal pada zamannya. Ia berhasil merebut ratusan ribu hati pribumi untuk mengikuti organisasi ini di berbagai daerah. Memang, tekanan Belanda sangat kuat, tapi SI masih bisa bertahan dengan sekian dinamikanya. Disini lahir banyak tokoh semisal HOS Tjokroaminoto dan Goenawan. Dalam perjalanannya, SI pecah jadi dua. SI Putih yang lalu jadi PSI dipimpin HOS Tjokroaminoto, tapi SI ini kehilangan massa. Kedua SI Merah/Sjarekat Ra’jat yang berpusat di SI cabang Semarang pimpinan Semaoen. SI Merah inilah yang kemudian jadi PKI.

Tahun 1926, menandai tiarapnya pergerakan setelah gagalnya pemberontakan PKI Prambanan. Pemerintah Hindia-Belanda menangkapi semua yang turut berpergerakan dan men-Digoel-kan ribuan para aktivis. Namun, Oktober 1928, para pemuda seluruh Nusantara masing bisa sedikit menunjukkan kekuatannya dalam Kongres Pemoeda yang melahirkan Soempah Pemoeda yang populer itu.

Referensi:

Baundet, H.dkk. 1987. Politikn Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Kartodirdto, Sartono. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Read More

Permulaan Politik Kolonial Liberal (1850-1870)

Politik ekonomi kaum liberal adalah kebalikan dari politik yang dijalankan oleh Willem I. Prinsip yang diantut sekarang adalah prinsip “tidak campur tangan”; berhubung dengan itu kerajaan harus menarik diri dari segala campur tangan; segala rintangan terhadap inisiatif individu dan kebebasan harus dihapuskan, dan segala bantuan pemerintahan kepada usaha swasta harus dihentikan. Semuanya ini berarti runtuhnya politik merkantilisme dan proteksionisme. Konsekuensinya, banyak undang-undang yang melindungi hak-hak istimewa perusahaan-perusahaan nasional dihapus. Tindakan-tindakan ini sebagian disebabkan karena kepatuhan ideologis golongan liberal dan sebagian juga karena tekanan-tekanan politik dari pihak Inggris. Kecenderungan umum di Eropa yang menuju ke perdagangan bebas menyebabkan Belanda menghapus peraturan-peraturan proteksi.

Gejala yang menyertai industrialisasi dan perdagangan bebas adalah berkembanganya dan bergeraknya modal. Perkembangan bank-bank yang cepat antara tahun-tahun 1850 dan 1870 menunjukkan adanya konsentrasi dan sentralisasi modal.

Sistem ekonomi liberal mempermudah bank ekspor maupun impor modal. Penanaman modal di Indonesia terutama terjadi pada industri gula, timah, dan tembakau yang mulai berkembang sejak tahun 1885. Dengan dihapuskannya Culturrstelsel secara berangsur-angsur, maka tanaman wajib pemerintahan diganti dengan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Kalau disatu pihak modal Belanda diekspor maka dilain pihak modal asing, khususnya Jerman, ditanam beberapa cabang industri di Negeri Belanda. Singkatnya, liberalisasi politik perdagangan Belanda berarti pembukaan Negeri Belanda bagi perdagangan internasional. Sebagai negara kecil di antara negara-negara besar dengan industri-industrinya yang sudah maju, maka sudah selayaknya kalu Negeri Belanda mengarahkan dirinya ke konstelasi ekonomi umum. Arah liberal ini berakhir pada tahun 1880, ketika bangsa-bangsa yang besar kembali lagi ke proteksionisme.

Banyak di antara anggota-anggotanya memperluas pengetahuan mereka tentang tanah jajahan, maka sudah selayaknya kalau mereka menjadi lebih sensitif akan kekurangan-kekurangan mereka. Akibat-akibat dari perubahan opini tentang politik kolonial ini berproses sangat percepat. Dalam periode ini gerakan yang ditujukan terhadap reform menjadi makin kuat. Sesungguhnya politik kolonial golongan liberal harus sesuai dengan politik liberal negeri induk. Jadi mereka menetang proteksi dan eksploatasi pemerintahan di tanah jajahan; mereka menuntut liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda, sebab itulah maka sistem seperti hak-hak dan tarif-tarif yang berbeda-beda dan konsignasi (consignation) harus dihapuskan. Sebagai ganti eksploatasi pemerintah akan dijalankan kekebasan berusaha; dan kerja wajib akan diganti dengan kerja bebas. Akan tetapi sekali lagi perlu diingat, bahwa baik Partai Liberal maupun Partai Konservatif menerima prinsip bahwa tanah jajahan harus membantu kesejahteraan materiel negeri induk. Dalam hubungan ini perlu diselidiki apakah ada hubungan kausal antara kepentingan ekonomi dan politik liberal, ataukah hal itu memang merupakan suatu persoalan prinsip dan yang menjadi tujuan mulai dari perjuangan golongan liberal.

Pedebatan-perdebatan di parlemen sampai abad ke-19. Dipusatkan pada pro dan kontra sistem kebebasan bekarja, dan kebebasan berkebun, semuanya sebagai pengganti Cultuurstelsel. Realisasi dari ide liberal di dalam politik kolonial terjadi kira-kira pada tahun 1870, yakni saat Partai liberal mencapai puncaknya sekaligus sebagai permulaan kemunduranya.

Referensi: 

Kartodirdjo, Satono. 1999. Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Read More

Politik Tanam Paksa

Jawa sebagai daerah jajahan semakin menjurus kearah pihak konservatif dan menjauh dari politik liberal. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan itu sistem pajak tanah dan sistem perkebunan (landelijk stelsel). Selama tiga puluh tahun banyak mengalami hambatan tidak lain karena sistem liberal ternyata tidak sesuai dengan struktur yang feodeal dijawa,dengan segala ikatan-ikatan tradisionalnya. Pemerintah kolonioal tidak mampu menembusnya dan langsung berhuibungan dengan rakyat secara perseorangan dan bebas. Meskipun sistem perdagangan belum dapat berjalan secara bebas sepenuhnya, sudah tampak keramaian hasil untuk ekspor, namun selama itu dikuasai inggris yang lebih kuat modalnya. Sementara itu defisit keunganpemerintah kolonial semakin besar, antara lain akibat perang dipenogoro yang banyak menelan biaya, disamping itu pemasukan pajak tanah belum berjalan lancar. Di Nederland kesulitan ekonomi bertamnbah besar dengan terjadinya pemisahan Belgia (1830).

Akibatnya belanda banyak kehilangan industrinya sehingga tidak dapat menyaingi inggris dalam hal ekspor hasil industri ke Indonesia. Sumber keuangan yang berupa tanah domein negara di Belgia yang disewakan hilang. Dalam menghadapi bahaya kebangkrutanm pemerintah belanda, maka pada VAN DEN BOSCH timbul rencana untuk suatu ekonomi politik di jawa yang akan dapat menyelamatkan negerinya. Dipakainya konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negri induk, atau seperti dikatan baud ‘’ gabus tempat nederland mengaspung” dengan perkataan lain jawa dipandanmg sebagai sapi perahan . sistem tanam paksa yang disulkan Van Den Bosch didasarkan atas prinsip wajib atau paksa dan prinsip monopoli. Sistem tanam paksa menyandarkan diri pada sistem tradisional dan feodeal dengan kata menggunakan perantaran struktur kekuasaan lama. Menurur seitem tanam paksa tidak lagi berupa uang tapi berupa hasil tanaman yang dapat di ekspor.

Secara teoritis STP secara langsung akan membentuk hubungan langsung antara pemerintah dan Desa dengan melampaui peranan bupati sebagai perantara seperti hal yang berlaku pada masa VOC . meskipun telah digunakan berbagai tindakan untuk mengurangi kekuasaan Bupati namun kedudukannya masih sangat kuat. Sifat kepemimpinan bupati sebagai otoritas didaerahnya adalah polimorfik (bersegi banyak). Maka dalam penyelenggaran STP agak dipersempit, yaitu secara khusus mengawasi dan menjamin produksi. Sehinnga dapat dipandang sebagai suatui kemerosotan Bupati berubah menjadi mandor tanam paksa. Pemgerahan tenaga kerja untuk mengerkan tanam paksa tidak jarang melampaui batas-batasnya.

Beban yang dipikul oleh pemilik tanah dalam sistem tanam paksa menjadi sangat berat sehingga ada kecenderungan untuk ,menyerahkan pengusahaan tanah kepada desa atau warganya yang lain .pergolakan didaerah sering dipergunakan sebagai kesempatan kesempatan bagi belanda untuk mempasifikasikan dan menanam kekuasan serta mengatu pemerintahannya . di sumatra utara pada tahun 1850 timbul pergolakan maka belanda bertindak untuk menyusun pemerinthan secra langsung.setelah membuka perkebunan tembakau dibesuki sejak tahun 1861 nienhuys pada bulan juli tahun 1863 pergi ke sumatra utara untuk memperluas usahanya disana. Setelah berhasil mengumpulkan modal nienhiyus kembali ke sumatra utara dan membuka perkebenunan yang terletak antara sungai deli dan sungai percut. Hasilnya pada tahun 1868 memberi keuntungan 100% lebih, maka segera terbentuklah Deli Maatschappij, suatu N.V.dengan modal yang separuh dari Nederlandsche Handels Maatschappij. Menyusulah kemudian banyak usaha perkebunan baru seperti perkebunan Carlesruhe,Vesuvius, Catsburg, hospitality.

Referensi:

Kartodirdjo Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Jakarta, PT Gramedia, 1987

Read More

VOC

Kedatangan Belanda dan kegiatan VOC

Pada tahun 1595 Perseroan Amserdam untuk pertama kali mengirim angkatan kapal dagangnya terdiri atas empat kapal ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis Houtman dan pada tanggal 14 agustus 1597 tiba kembali ke Tessel.Menyusul kemudian pada tanggal 1 mei 1598 akatan ke dua di bawah pimpinan van Nede, van Heemskrerck, dan van Warwick.Dalam itu juga ada beberapa kapal yang dikirim ke Indonesia.Angkatan ke tiga yang dikirim oleh Persoroan Lama berangkat dari Amsterdam dalam bulan April 1599,di bawah pimpinan Hagen,sedang yang ke empat di bawah pimpinan van Neck dalam bulan Juni 1600.

Gabungan perseroan yang pada bulan Meret 1602 disahkan oleh Staten-General Republik kesatuan Tujuh Privinsi berdasarkan suatu piagam yang membarikan suatu hak eksklusif kepada perseroan untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan dikawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Salmon.Pimpinan Perseroan Vereenigde Oost Indische Compagnie (disingkat VOC) terdiri atas tujuh belas anggota.

Tujuan VOC untuk menguasai perdagangan di Indonesia dengan sendirinya membangkikan perlawanan perdaganan pribumi yang merasa langsung terancam kepentingannya.Sikap permusuhan bertambah kuat karena kehadiran Belanda mendorong umat Islam lebih memperkokoh persatuan untuk menghadapinya.Sistem monopoli perdaganan bertentangan dengan system tradisionalyang berlangsung; lagi pula tindakan-tindakan dengan paksaan menambah kuat sikap permusuhan tersebut.

POLITIK PERDAGANGAN VOC

Waktu VOC mulai kegiatannya di Indonesia dihadapinya suatu perdagangan Internasional dengan system terbuka.Perdagangan rempah-rempah menempati kedudukan yang utama akan tetapi yang tidak terpisah dari perdagangan beras, sagu, kain, dan komoditi lainnya.Dalam jaringan transaksi dan transportasi komoditi-komoditi tersebut di atas dengan teknologi navigasi dari zaman itu maka dua basis pemusatan perdagangan danpelayaran ternyata mempunyi fungsi yang strtegis sekali.Dalam menghadapi system itu maka VOC dalam usahanya menguasai perdagangan rempah-rempah, menduduki kedua basis itu, Maluku dahulu dan Malaka kemudian. Telah ditentukan pula alternative lain sebagai pengganti Malaka, ialah Batavia.

Jalan radikal untuk merebut monopoli ialah melarang semua pengangkutan barasil barang dagangan Portugis dengan kapal pribumi; semua ekspor rempah-rempah telah dihentikan, bahkan lebih dratis lagi yaitu pohon-pohon pala dan cengkeh ditebangi.Sebaliknya ada saran untuk mengikuti jejak Portugis, yaitu menukar rempah-rempah dengan bahan pakaian dan makanan.

Pembelian rempah-rempah dengan mata uang logam ternyata merugikan VOC. Rakyat menabung hasil penjualannya dan dengan mata uang logam tabungan membeli bahan pakaian dari Portugis atau pedagang bangsa lain.Oleh karena keuntungan VOC terutama dari penjualan bahan pakaian itu, maka politik itu akan memukul diri sendiri.Memborong bahan tersebut lebih dulu dari Inggris dan Portugis tak meguntungkan, oleh karena persediaan rempah-rempah yang menunggu pengangkutan masih banyak.Langkah lain seperti memblokir selat Malaka dan pedagang Portugis, akan menguntungkan bangsa barat lainnya, pedagang jawa, Gujarat yang bebas dari persaingan Portugis, dapatbergerak secara leluasa.

Praktek VOC dikepulaun Banda akhirnya memperlihatkan politik kekerasan.Sewaktu diketahui bahwa kontrak rakyat Banda dengan VOC tidak diindahkan dan masih melakukan perdagangan dengan pedagang Asia, seperti Cina, para direktur VOC menganjurkan agar rakyat Banda dibuat punah dan pulau diberi penduduk lain.Tambah pula penentuan harga sepihak oleh VOC bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, antara lain tawar-menawar.Politik monopoli VOC ternyata tidak menjamin adanya keuntungan yang besar,sebaliknya kondisi perdagangan di Eropa pada awal periode VOC beroprasi terbukti menunjukan pasaran rempah-rempah yang membanjir sehingga merosotkan harga penjualan disana.Kemudian kira-kira pada pertengahan abad XVII politik VOC di Banda mengakibatkan kemrosotan produksi rempah-rempah sehingga sangant menyusut volume perdagangannya.

Kebangkrutan VOC

Menjelang abad ke-19 M, VOC mengalami kebangkrutan.Kebangkrutan itu ditandai oleh posisi keuangan.Dengan kas yang kosong,bahkan hutang yang menumpuk,serikat dengan yang pernah jaya itu tidak mampu lagi menjalankan kegiatannya.

Penyebab kemunduran VOC

• Korupsi merajalela yangdilakukan oleh para pegawai VOC.
• Banyak pegawai VOC yang tidak cakap sehingga pengendalian mononopoli perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
• VOC banyak menanggung hutang akibat peperangan yang dilakukan,baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris dalam memperebutkan kekuasaan di bidang perdagangan.
• Kemrosotan moral di kalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan.Keserakahan VOC membuat penguasa setempat tidak sungguh-sungguh membantu VOC dalam monopoli perdagangan.Akibatnya,hasil panen rempah-rempah yang masuk ke VOC jauh dari jumlah yang diharapkan.
• Tidak jalannya verplichte leverantien mewajibkan tiapdaerah menyerahkan hasil bumi berupa lada,kayu,beras,kapas,nila,dan gula kepada VOC engan tariff yang ditentukan VOC.Aturan priangan menanan kopi lalu menyerahkan hasil panen kepaada VOC,juga dengan tariff yang ditentukan VOC.Kedua aturan itu tidak berjalan karena korupsi dan biaya pengeluaran terlalu besar.

Pembubaran VOC

Gejolak di Eropa berpengaruh di Asia, termasuk Indonesia.Perang antara Belanda dan Inggris terjadi juga di Asia.Armada kapal EIC berturut-turut merebut kedudukan VOC di Persia, Hindustan, Srilangka, sampaiMalaka.Jatuhnya Indonesia ketangan EIC hanya tinggal menunggu waktu.Ancaman dari serangan ke Sumarta dan Jawa.

Menyadari bahaya serangan Inggris, pemerintah Republik Bataaf segera bertindak terhadap VOC. Adanya persoalan internal yang berlarut-larut membuat VOC tidak bias diandalkan menghadang serangan Inggris.Selain itu, keberadaan VOC pun tidak dapat dipertahankan lagi karena telah menyedot keuangan Negara. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah mencabut ijin usaha (octrooi) VOC. Pencabutan itu menandai pembubaran serikat dagang yang pernah malang melintang di Indonesia selama 2 abad itu.

Sejak pembubaran VOC, Indonesia berada dibawah kekuasaan pemerintah Republik Bataaf.Kemudian, status Belanda berubah kembali dari Republik menjadi kerajaan. Perubahan itu merupakan akibat dari perubahan politik di Prancis. Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte berkuasa sebagai kaisar Prancis.Lalu ia mengubah Republik Bataaf menjadi kerajaan Belanda. Ia menunjuk adiknya, Lodewijk Napoleon menjadi raja Belanda. Dengan perubahan status Belanda itu, Indonesia kali ini berada dibawah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda.

Untuk menangani Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda membentuk pemerintah colonial yang dipimpin oleh seorang gubernur jendral.

Referensi:

Matroji.Sejarah untuk SMP Kelas VIII.Jakarta:Erlangga.2002.

Kartodirdjo Sartono,1987; PENGANTAR SEJARAH INDONESIA BARU:1500-1900,Jakarta, Gramedia

Read More